POTENSI EKOWISATA DI INDONESIA DAN PENGEMBANGANNYA

POTENSI EKOWISATA DI INDONESIA DAN PENGEMBANGANNYA

 

Potensi wisata Indonesia cukup menjanjikan dan mengutungkan

selain tempatwisata yang sudah terkenal seperti Pulau Bali dan Lombok sebenarnya masih banyak potensi – potensi wisata lain yang dapat menghasilkan pendapatan bagi Negara contohnya wisata di daerah Istimewa Yogyakarta, wisata Bukit tinggi dan lain – lain.

Karena di Indonesia memiliki keunikan kebudayaan yang bermacam – macam, keanekaragaman flora dan fauna, dan sumber daya alam yang melimpah tetapi sumber daya manusianya belum dapat melihat potensi dan menjadikan sebagai peluang usaha, Apabila semua itu dikelola dengan baik mungkin itu bisa menjadi penghasilan bagi penduduk Indonesia untuk membuka usaha di daerah dekat tempat wisata seperti perhotelan, rumah makan, tempat rekreasi keluarga yang bertema alam dan lain – lain.

 

Karena kita sudah mempunyai modal

untuk menjadikan peluang usaha di bidang pariwisata maka diperlukan pengelolaan yang baik dan terkoordinasi, baik di semua sektor yang berkaitan dengan pengembangan wisata msal biro perjalanan, biro agro wisata dengan promosi ke domestic maupun internasional, kita juga harus mengkoordinasi dan mengembangkan lembaga swadaya masyarakat dan mengkoordinasi penduduk local untuk mendukung progam pengembangan wisata yang belum dikelola dengan baik untuk diperbaiki pengelolaannya sehingga mengundang minat wisatawan untuk dating ketempat wisata itu.

 

Dalam proses pengembangan pariwisata

alam dapatmenjadi dampak positif dan dapat berdampak negative pula, baik masalah ekonomi, social maupun lingkungan alami. Dampak positif  contohnya : menjadikan penghasilan baru bagi Negara dan menambah devisa Negara, menjadikan lapangan kerja baru bagi penduduk disekitar tempat pariwisata tersebut, mendorong pengusaha mengembangkan usahanya tetapi peran pemerintah sangat besar dalam hal ini selain melakukan kegiatan promosi wisata tetapi ikut mengelola tempat itu dengan sebaik – baiknya.

Tetapi dapat pula menjadi dampak negative terutama terhadap lingkungan alam yang terdapat flora dan faunanya, selain itu pula dapat menimbulkan kesenjangan sosial antara penduduk yang dekat dengan tempat wisata dengan penduduk yang jauh dari tempat wisata tersebut. Dan dampak tersebut perlu ditanggulangi bersama sama dengan pihak yang terkait.

Beberapa Peraturan Perundangan yang telah disusun untuk menunjang pengembangan

kegiatan pariwisata alam dan upaya konservasi antara lain:

  1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
  2. UU No. 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan
  3. PP No. 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam
  4. Keputusan Menhut No. 441/Kpts-II/1994 tentang Sarana Prasarana Pengusahaan Pariwisataan Alam
  5.     Keputusan Menhut No. 446/Kpts-II/1996 tentang Tata Cara Permohonan, Pemberian dan Pencabutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam
  6. Keputusan Menhut No. 441/Kpts-II/1990 tentang Pengenaan Iuran Pungutan Usaha di Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut
  7. Keputusan Menhut No. 878/Kpts-II/1992 tentang Tarif Pungutan Masuk ke Hutan Wisata, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Laut
  8. Keputusan Menhut No. 447/Kpts-II/1996 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pengusahaan Pariwisata Alam.

Kegiatan pengusahaan pariwisata alam di kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya) tidak termasuk dalam daftar bidang usaha yang tertutup bagi penanaman modal. Perlu diketahui untuk membuka usaha di bidang pengusahaan pariwisata alam ialah perusahaan yang berbadan hukum Indonesia dan berlokasi di Indonesia. Namun tidak berarti bahwa usaha ini tertutup bagi modal asing. Pembelian saham oleh warga negara asing dimungkinkan. Kita dituntut untuk teliti dalam memilah kegiatan-kegiatan apa yang boleh ditangani oleh tenaga asing. Sebagai contoh, tour operator sebaiknya tidak diserahkan kepada pihak luar karena merupakan kegiatan strategis yang perlu kita tangani sendiri.

Dalam pembangunan sarana-prasarana pariwisata alam di kawasan pelestarian alam, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

  1. Sarana-prasarana dibangun di zona/blok pemanfaatan dan tidak lebih dari 10% dari zona/blok tersebut.
  2. Tidak merubah bentang alam.
  3. Menggunakan arsitektur setempat.
  4. Tinggi bangunan tidak melebihi tinggi tajuk.

Untuk mengembangkan wisata perlu segera dilaksanakan inventarisasi terhadap potensi nasional lingkungan alamnya secara bertahap sebagai contoh perlu melestarikan tumbuhan yang menjadi daya tarik didaerah itu atau tanaman yang khas yang tumbuh di tempat wisata alam tersebut, selain itu pula pengembangan serta pengelolaan dana dan tenaga. Setelah itu barulah dikenalkan dan diinformasikan kepada calon penanam modal.

Contohnya yang sedang dikembangkan oleh pemerintah adalah desa wisata, Desa wisata adalah sebuah desa yang menawarkan lokasi, alam, budaya , lingkungan sebagai daya tarik wisata

Namun sayangnya desa wisata ini masih sangat sepi wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Fasilitas pariwisata didesa ini juga belum dikembangkan secara maksimal. Pengelolaannyanya pun masih terbatas warga desa saja tanpa campur tangan pemerintah secara serius. Jalan menuju lokasi desa ini juga buruk karena aspal yg telah rusak sedangkan jalannya naik turun sehingga sulit dilalui.

Desa wisata ini sangat berpotensi untuk dikembangkan apalagi ditambah dengan letaknya yang sangat strategis yang berada di perbukitan diatas waduk sermo yang menambah keindahannya.

Pengembangan desa – desa wisata secara langsung maupun tidak langsung memberi manfaat lebih bagi masyarakat setempat dan sebagai pengendalian dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan, pembangunan sarana dan prasarana dapat meningkatkan daya dukung sehingga upaya pemanfaatan dapat dilakukan secara optimal.

 Dalam pengembanganya harus terdapat kerja sama yang baik antara pemerintah, pihak swasta, lembaga masyarakat yang ada agar pengembangan desa wisata dapat maximal. Sedangkan Pemerintah Daerah yang berkewajiban melaksanakan koordinasi, perencanaan, pelaksanaan serta monitoring pengembangan obyek dan daya tarik wisata alam. Promosi juga sangat perlu untuk dikembangkan melalui berbagai media oleh instansi pusat, daerah maupun swasta.

Dalam pengembangan desa wisata harus diperhatikan sistem perencanaan kawasannya, penataan ruang (tata ruang lokasi), standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pendanaan, dan sistem informasi desa wisata atau pemerintah daerah. Pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan. Pengembangkan profesionalisme dan pola pengelolaan desa wisata yang siap mendukung kegiatan pariwisata alam untuk memanfaatkan potensi desa wisatan dan pariwisata alam secara lestari. Demi kepentingan banyak pihak kita harus memberi kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengatur pemanfaatan desa wisata dengan tujuan pariwisata yang bersifat komersial dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kesimpulannya kita harus  membantu dengan pemerintah untuk mengembangkan potensi wisata di Indonesia tetapi harus ikut melestarikan lingkungan alam disekitar kita, Agar ekosistem dan habitat flora dan fauna agar tetap selaras dan tidak rusak karena pengembangan tempat pariwisata itu.

Sumber : https://duniapendidikan.co.id/